BPBD Kaltim perkuat koordinasi antisipasi bencana kekeringan

Berita Terkini
Menurunnya curah hujan mulai pertengahan Januari 2026 mengancam pengantaran logistik wilayah hulu sungai Mahakam yang dominan didistribusikan melalui jalur sungai. (Foto: Fan)

Samarinda – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Timur memperkuat koordinasi lintas sektor guna mengantisipasi potensi bencana kekeringan serta fenomena hidrometeorologi basah di seluruh wilayah kabupaten dan kota.

“Kami terus membangun kolaborasi aktif dengan seluruh pemangku kepentingan termasuk unsur pentahelix untuk memastikan penanganan bencana berjalan optimal,” kata Operator Pusdalops BPBD Kaltim Muriono di Samarinda, Selasa.

Langkah ini, lanjut dia, melibatkan pengusaha, organisasi perangkat daerah terkait, hingga elemen masyarakat untuk memitigasi dampak cuaca ekstrem secara terpadu.

Pihaknya menegaskan bahwa kewaspadaan tinggi perlu ditingkatkan mengingat Kalimantan Timur saat ini masih berada pada puncak musim penghujan hingga pertengahan Februari mendatang.

“Potensi bencana seperti banjir, tanah longsor, hingga pohon tumbang menjadi ancaman nyata yang harus diantisipasi oleh seluruh personel di lapangan,” kata Muriono.

Kondisi cuaca di wilayah hulu sungai Mahakam seperti Kabupaten Kutai Barat dan Mahakam Ulu, sempat mengalami penurunan curah hujan selama hampir 15 hari sejak pertengahan Januari lalu.

Namun, pengamatan terbaru menunjukkan hujan dengan intensitas lebat hingga sedang kembali mengguyur kawasan Long Iram di Kutai Barat dan Long Bagun di Mahakam Ulu dalam dua malam terakhir.

Penurunan curah hujan sebelumnya sempat memicu kendala serius pada jalur distribusi logistik menuju wilayah pedalaman Mahakam Ulu.

Hambatan transportasi air tersebut bahkan sempat berdampak pada kenaikan harga kebutuhan pokok dan barang penting lainnya seperti popok bayi di pasaran.

“Kami berharap kembalinya intensitas hujan dalam beberapa hari ke depan dapat menormalkan kembali akses distribusi logistik sehingga kebutuhan masyarakat terpenuhi,” kata Muriono.

Gubernur Kalimantan Timur juga telah menerbitkan surat edaran resmi kepada seluruh bupati dan wali kota untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrologi.

“Instruksi tersebut menekankan agar BPBD di tingkat daerah memberikan perhatian khusus pada titik-titik rawan yang memiliki riwayat bencana tahunan,” tambah Muriono.(Fan)