Samarinda – Anggota DPRD Kota Samarinda Anhar meminta pemerintah setempat menertibkan kendaraan bertonase besar menuju Pelabuhan Peti Kemas Palaran yang masih melintasi jalan lingkungan permukiman warga di Kelurahan Bukuan, Kecamatan Palaran.
“Padahal akses khusus menuju pelabuhan telah tersedia, bisa lewat jalan poros Palaran,” kata Anhar di Samarinda, Minggu.
Ia menjelaskan penggunaan jalur permukiman untuk mempersingkat jarak tempuh berisiko merusak infrastruktur jalan lingkungan yang tidak dirancang untuk menahan beban kendaraan berat.
Menurut Anhar, persoalan tersebut tidak cukup diselesaikan dengan sekadar menegur pengemudi di lapangan. Pemerintah kota perlu mengevaluasi aktivitas operasional perusahaan yang menggunakan jalur tersebut, termasuk pihak pengelola pelabuhan dan pelaku usaha ekspedisi.
Ia mendorong Komisi III DPRD Samarinda segera memanggil perusahaan dan instansi terkait guna mencari solusi teknis.
Selain itu, Komisi II juga diminta terlibat dalam pembahasan karena persoalan ini berkaitan langsung dengan aktivitas usaha dan distribusi logistik.
Anhar turut menyoroti tanggung jawab sosial PT Samudera Indonesia selaku pengelola pelabuhan yang dinilai belum sebanding dengan dampak aktivitas usaha terhadap masyarakat sekitar.
“Kalau dilihat lagi, PT Samudera Indonesia sebagai pengelola pelabuhan kontribusinya ke desa juga tidak seberapa,” ujarnya.
Selain penertiban jalur lintas kendaraan, ia mengusulkan peninjauan kembali perjanjian kerja sama skema bangun guna serah (Build Operate Transfer/BOT) dengan PT Samudera Indonesia.
Evaluasi dinilai penting agar kepentingan bisnis tidak mengabaikan kenyamanan serta keselamatan warga di sekitar pelabuhan.
Ia berharap pemerintah dan pengelola pelabuhan segera mengambil langkah konkret sebelum warga melakukan aksi protes akibat terganggunya aktivitas harian mereka oleh lalu-lalang kendaraan berat.
“PT Samudera Indonesia itu harus paham juga, alur jalan menuju pelabuhan sudah ada, jangan lagi dilanggar,” kata Anhar (Ant)
