Suara Samarinda – Sejak dilantik pada 20 Februari tahun 2025, roda pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) langsung dihadapkan pada ekspektasi yang luar biasa besar sekaligus pengawasan publik yang sangat ketat.
Berada di wilayah yang kini menjadi rumah bagi Ibu Kota Nusantara (IKN), pemerintah daerah dituntut untuk bergerak cepat, transparan, dan inklusif. Namun, perjalanan awal kepemimpinan daerah justru diwarnai oleh serangkaian polemik yang memicu perdebatan di ruang publik.
Berikut kronologi kekecewaan warga Kaltim terhadap pemerintahan Kaltim saat ini:
1. Rudy Mas’ud
Tokoh sentral di balik deretan isu strategis ini adalah Rudy Mas’ud, Gubernur Kalimantan Timur yang terpilih dalam Pilkada 2024. Pria kelahiran Balikpapan dan mantan anggota DPR RI dari Fraksi Golkar ini memenangkan kontestasi bersama wakilnya, Seno Aji, berbekal janji membawa kemajuan dengan janji Gratispol bagi masyarakat Kaltim.
Mengusung latar belakang pengusaha sukses, gaya kepemimpinannya kini tengah diuji oleh berbagai benturan realitas politik dan tuntutan sipil.
2. Insiden komunikasi publik dan kebebasan pers
Gaya komunikasi sang gubernur dan lingkar terdekatnya tak luput dari kritik tajam.
Pada April 2025, Rudy Mas’ud menjadi perbincangan nasional setelah melontarkan sebutan “Gubernur Konten” kepada Dedi Mulyadi (KDM), Gubernur Jawa Barat, dalam sebuah rapat di DPR RI.
Pernyataan ini menuai hujan hujatan dari warganet di akun media sosial pribadinya karena dianggap bernada nyinyir.
Rudy kemudian mengklarifikasi bahwa ucapannya adalah bentuk pujian tulus antarsahabat lama atas keberhasilan KDM menekan anggaran iklan lewat konten organik.
Di sisi lain, preseden buruk terhadap kebebasan pers terjadi pada Juli 2025. Seorang ajudan pribadi gubernur berinisial S terekam melontarkan kata “tandai, tandai” dengan nada intimidatif kepada jurnalis bernama F yang hendak melakukan wawancara cegat (doorstop).
Insiden ini memicu kecaman dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Samarinda dan PWI Kaltim. Tindakan tersebut dinilai sangat merendahkan profesi wartawan dan mencederai iklim demokrasi sehat yang seharusnya dirawat oleh pejabat publik.
3. Dinamika Gratispol
Program kampanye unggulan yang paling ditunggu masyarakat, yakni Gratispol (pendidikan dan kesehatan gratis), menuai kritik karena realisasinya yang dinilai berjalan lambat dan tidak maksimal.
Meskipun digadang-gadang menyasar hingga ratusan ribu mahasiswa dengan alokasi besar, implementasi di lapangan terhambat oleh berbagai persyaratan birokrasi, penyesuaian regulasi akreditasi kampus, serta mekanisme pendaftaran yang kompleks.
Realita di lapangan, pendidikan gratis tidak benar-benar penuh.
4. Tudingan dinasti politik
Latar belakang silsilah keluarga Rudy Mas’ud menjadi katalis menguatnya narasi dinasti politik di Kalimantan Timur.
Publik menyoroti posisi strategis saudara-saudara kandungnya: Hasanuddin Mas’ud menjabat sebagai Ketua DPRD Kaltim, Rahmad Mas’ud sebagai Wali Kota Balikpapan, Syahariah Mas’ud sebagai anggota DPRD Kaltim, dan Abdul Gafur Mas’ud (mantan Bupati Penajam Paser Utara), bahkan Hijrah Mas’ud sebagai Wakil Ketua Tim Ahli Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TAGUPP).
Cengkeraman trah keluarga di struktur kekuasaan eksekutif dan legislatif ini memicu kekhawatiran matinya mekanisme check and balances. Puncaknya, pada 21 April 2026, kelompok massa menginisiasi aksi turun ke jalan di Samarinda menuntut dimakzulkan praktik monopoli kekuasaan tersebut.
5. Mobil Rp8,5 miliar & renovasi Rp25 Miliar
Rasa empati kepemimpinan Rudy sempat dipertanyakan ketika Pemprov Kaltim mengalokasikan anggaran fantastis sebesar Rp8,5 miliar untuk pengadaan mobil dinas jenis Range Rover, serta Rp25 miliar untuk renovasi rumah dinas gubernur dan wakil gubernur.
Di tengah upaya masyarakat bangkit secara ekonomi, alokasi anggaran barang mewah ini memicu kemarahan publik.
Sorotan ini menjadi semakin tajam setelah kabarnya Presiden Prabowo Subianto turut memberikan teguran tersirat terkait efisiensi anggaran pejabat daerah.
6. Pembentukan TAGUPP
Pada awal 2026, Pemprov Kaltim meresmikan Tim Ahli Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TAGUPP) yang berisikan 38 tokoh lintas profesi dengan alokasi anggaran mencapai Rp10,78 miliar per tahun (di mana lebih dari Rp8 miliar digunakan khusus untuk honorarium).
Publik dan pengamat kebijakan mengkritik komposisi tim ini karena dinilai terlalu gemuk dan rentan menjadi instrumen pemborosan APBD yang sekadar mengakomodasi kepentingan politik pasca-Pilkada, dibandingkan menghasilkan keluaran kerja yang konkret.
7. Polemik pengalihan iuran BPJS Kesehatan
Langkah kontroversial yang paling menyentuh akar rumput terjadi pada April 2026, ketika Pemprov mengalihkan beban iuran BPJS Kesehatan bagi puluhan ribu warga tidak mampu kembali ke pemerintah kabupaten/kota.
Kebijakan ini memicu reaksi keras, khususnya dari Wali Kota Samarinda, Andi Harun, yang secara terbuka melayangkan protes tajam. Lebih dari 49.000 warga Samarinda berisiko kehilangan jaminan kesehatan secara mendadak akibat kebijakan yang dinilai sepihak dan kurang koordinasi ini.
8. Klarifikasi dan hak jawab Pemerintah Provinsi Kaltim
Sebagai bentuk komitmen terhadap keseimbangan informasi, Pemprov Kaltim telah merespons berbagai tudingan tersebut dengan klarifikasi resmi:
Pengembalian Mobil Dinas: Merespons kritik publik dan arahan pusat, Gubernur Rudy secara ksatria mengembalikan unit Range Rover kepada penyedia dan memasukkan kembali dana pengadaannya ke kas daerah.
Dinas Kominfo Kaltim menegaskan langkah ini adalah bukti nyata komitmen gubernur terhadap tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan kerendahan hati dalam menerima masukan.
Polemik BPJS: Gubernur mengklarifikasi bahwa redistribusi tersebut bertujuan menata keadilan fiskal antar-kabupaten/kota agar proporsional. Meski begitu, Rudy Mas’ud menjamin Pemprov akan mengambil alih (take over) pembiayaan bagi daerah yang benar-benar kesulitan anggaran, sembari menyampaikan pesan rendah hati, “Tidak ada gading yang tak retak, mohon doakan agar kami bisa terus kembali ke jalan yang benar.”
Fungsi TAGUPP: Ketua TAGUPP, Irianto Lambrie, menegaskan tim dibentuk bukan sebagai pelaksana teknis yang memboroskan anggaran, melainkan sebagai mesin pemikir (think tank) untuk melepas ketergantungan Kaltim pada dana pusat dan menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara mandiri.
Membangun provinsi yang sedang bertransformasi menjadi penyangga ibu kota negara tentu merupakan tugas berat yang penuh rintangan.
Riuhnya kritik publik seyogianya tidak dimaknai sebagai kebencian, melainkan bentuk rasa cinta dan pengawasan masyarakat yang mendambakan pemerintahan Kalimantan Timur yang bersih, efektif, dan pro-rakyat.
Sumber: Antara Kaltim
