Rima Hartati:Warga Sungai Merdeka keluhkan ketersedian air bersih

DPRD Kaltim Kaltim
Anggota DPRD Kaltim, Rima Hartati ketika melakukan reses di Kelurahan Sungai Merdeka Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara

Suara Samarinda – Anggota DPRD Kaltim dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP)  saat melakukan reses di  Kelurahan Sungai Merdeka,Kecamatan Samboja, Kutai Kartanegara, warga  mengeluhkan  ketersediaan air bersih yang belum tersedia secara layak.

“Berdasarkan pengakuan salah seorang warga, Supardi kebutuhan air di desanya hanya tergantung dari sumur bor yang kualitasnya belum layak, sehingga hanya bisa dimaksimalkan untuk keperluan mandi dan cuci,” kata Rima.

Sementara untuk kebutuhan memasak, banyak warga yang harus membeli air di tempat- tempat tertentu.

“Sampai saat ini memang di Kelurahan Sungai Merdeka  belum terpasang pipa PDAM, dan mereka hanya tergantung dari sumur- sumur bor,” jelasnya.

Menurut Rima Hartati, permasalahan infrastruktur masih menjadi persoalan utama yang disampaikan warga di Kecamatan Samboja kepadanya saat reses.

Salah satunya dikatakan Rima warga di Kelurahan Sungai Merdeka yang mengeluhkan minimnya ketersedian air bersih.

” Air bersih merupakan hal yang terpenting dalam kelangsungan hidup masyarakat disana karena selama ini masyarakat hanya memaksimalkan air sumur bor untuk kebutuhan sehari-hari,” jelasnya.

Tak hanya itu, warga juga mengeluhkan tentang tidak adanya balai pertemuan masyarakat, padahal beberapa kali usulan pembangunan balai pertemuan kerap disampaikan kepada pemerintah.

Selanjutnya masalah proses birokrasi pemerintahan juga menjadi keluhan yang paling sering disampikan masyarakat, terutama jarak tempuh yang terbilang sangat jauh antara Kelurahan Sungai Merdeka dan  Kota Tenggarong yang merupakan pusat pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Terlebih dalam perjalanan prosesnya masih banyak oknum-oknum pemerintahan yang menghambat urusan birokrasi yang dilakukan warga.

Atas dasar itulah masyarakat menginginkan adanya perwakilan instansi pemerintahan yang bisa melayani di daerah tersebut dengan pertimbangan jarak tempuh dan waktu pengurusan adminiatrasi pemerintahan.

“Saya bersama anggota komisi I yang lain akan berkoordinasi, jika memang benar terjadi seperti yang disampaikan masyarakat,  kita akan panggil instansi tersebut ke DPRD Kaltim dan menanyakan mengapa pelayanan birokrasi didaerah tersebut bisa seperti itu, ” ujar Rima Hartati.