Komisi II DPRD Kaltim dan Perusda akan gelar rapat

Daerah DPRD Kaltim Kaltim
Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Baharudin Demmu

Suara Samarinda – Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Timur akan menggelar rapat dengan Perusahaan Daerah (Perusda) milik pemerintah Provinsi Kaltim untuk mengetahui kondisi Perusda agar lebih tranparan dan jelas kontribusinya untuk daerah.

“Komisi II membidangi masalah ekonomi termasuk Perusda, sehingga perlu duduk bersama untuk diskusi atau sharing persoalan yang dihadapi,” kata Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Baharudin Demmu di Samarinda.

Ia mengatakan dalam rapat  atau sharing tentunya berbagi  beberapa hal yang dianggap perlu untuk dilakukan evaluasi. Dari hasil diskusi dan evaluasi  nantinya akan muncul program-program yang akan dilakukan Komisi II untuk  penataan atau perbaikan terhadap Perusda.

Menurutnya Perusda milik pemerintah Provinsi Kaltim selama ini masih menjadi sorotan publik, sebab perusahaan plat merah, belum menunjukkan kinerja yang maksimal khususnya dalam hal pendapatan, sehingga tidak memberikan kontribusi terhadap APBD Provinsi Kaltim..

“Saya kira kinerja Perusda harus dievaluasi dan dilakukan penataan agar  lebih baik dan dapat berkontribusi kepada daerah. Jika memang tidak bisa memberikan kontribusi atau keuntungan, ya tidak usah dipertahankan,” tegasnya.

                         

Selama ini Ia menilai Perusda tidak transparan  terkait pendapatan atau keuantungan baik  kepada DPRD Kaltim maupun kepada masyarakat. Padahal Perusda mendapatkan kucuran anggaran dari APBD.

“Persolaan ini harus dijelaskan, berapa sebenarnya APBD yang digunakan untuk Perusda, dan itu digunakan untuk apa. Kontribusinya ke daerah itu berapa, Itu semua yang mau kami ketahui,” ujar Baharudin Demmu.

Oleh karena  katanya Komisi II akan mengundang pimpinan  Perusda dan jajarannya untuk menjelaskan agar transparan dalam melakukan usaha , yang tujuannya untuk memberikan kontribusi terhadap APBD Provinsi Kaltim.

Baharuddin  menambahkan selain Perusda  Komisi II juga akan mengundang  sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang  merupakan mitra kerja Komisi II  untuk sharing program-program pemerintah agar bisa berjalan dengan baik untuk kemajuan Kaltim.