Pegawai Pemprov Kaltim dilarang berpergian ke luar kota saat libur Imlek

Daerah Kaltim
Kepala Dinas Kominfo Provinsi Kaltim,Muhammad Faisal

Gubernur Kalimantan Timur meminta para para pegawai di lingkungan pemerintah provinsi  baik Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun non ASN beserta keluarganya untuk tidak  berpergian  ke luar kota atau keluar daerah selama libur Imlek  dari tanggal 11 hingga 14 Februari.

“Hal ini sesuai Keppres Nomor 11 tahun 2020 dan Keppres Nomor 12 tahun 2020, serta Surat Edaran Menteri PAN & RB Nomor 4 tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Keluar Daerah Bagi ASN Selama Libur Tahun Baru Imlek 2572 Kongzili  Dalam Masa Pandemi COVID- 19,” kata Kepala Dinas Kominfo Provinsi Kaltim,Muhammad Faisal.

Lebih lanjut Faisal menjelaskan hal tersebut tertuamg dalam  Edaran Gubernur Kaltim Nomor 065/0545/B.Org tertanggal 10 Februari 2021 yang di tanda tangani oleh Wakil Gubernur Kaltim H.Hadi Mulyadi,SSi, MSi,

“Bahkan dijelaskan pula dalam surat tersebut, jika ada yang melanggar ketentuan ini maka akan dikenakan hukuman disiplin sebagaimana yang diatur dalam PP Nomor 53 tahun 2010 bagi ASN dan untuk non ASN sebagaimana PP Nomor 49 tahun 2018” katanya.

Yang harus dipahami kata Faisal pembatasan kegiatan ini dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19 , dimana  saat ini di Provinsi Kaltim masih memprihatinkan dengan penambahan jumlah pasien yang terkonfirmasi sebanyak 643, dirawat 160, sembuh 794 dan meninggal 9 orang.

“Seluruh pegawai wajib untuk melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat serta menerapkan 5 M  yakni Menggunakan masker, Mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, Menjaga jarak, Menjauhi Kerumunan dan Membatasi mobilitas” tuturnya.

Faisal menyatakan jika memang dalam keadaan terpaksa harus melakukan perjalanan ke luar daerah pada periode tersebut maka harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.

“Jika terpaksa dbolehkan  dengan memperhatikan  zonasi resiko penyebaran COVID-19  yang telah ditetapkan, mematuhi kebijakan pemda asal dan tujuan perjalanan mengenai keluar dan masuknya orang,” katanya.

Kemudian lajut dia  kriteria, persyaratan dan protokol perjalanan yang ditetapkan oleh Kemenhub dan Satgas COVID-19 .