Komisi IV terima aspirasi LMND tolak kenaikan iuran BPJS

Daerah DPRD Kaltim Kaltim
Ketua dan Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim Rusman Ya’qub dan Ely Hartati Rasyid saat berdialog dengan mahasiswa Liga Mahasiswa Nasional Untuk Demokrasi Eksekutif Kota Samarinda

Suara Samarinda – Komisi IV DPRD Kaltim menerima belasan orang yang tergabung dalam Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi Eksekutif  LMND Kota Samarinda menyampaikan aspirasi terkait penolakkan kenaikan iuran  Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Sebelum melakukan dialog dengan komisi IV DPRD Kaltim massa yang tergabung dalam LMND sempat melakukan unjuk rasa sekitar 30 menit.

“Kami meminta sikap tegas dari DPRD Kaltim terkait kebijakan pemerintah pusat yang dinilai menyengsarakan masyarakat yakni  dengan menaikan seratus persen iuran BPJS Kesehatan,” kata Korlap aksi, Denny.

Padahal, menurutnya kenaikan tersebut tidak dibarengi dengan kenaikan taraf hidup masyarakat serta peningkatan sarana dan prasarana kesehatan. Kenaikan dimaksud hanya menjadi beban khususnya kalangan kurang mampu.

Lanjut Denny oleh karena itu  LMND mendesak DPRD Kaltim untuk menolak dan mencabut Peraturan Presiden RI Nomor 75 Tahun 2019 terkait Perubahan Atas Perpres 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan .

“Kami menolak kenaikan iuran BPJS dan menuntut Perpes Nomor 75 Tahun 2019 agar dicabut. Selain itu meminta agar dilakukan evaluasi sistem dan audit keuangan di lingkungan BPJS, serta menuntut agar dilakukan perbaikan fasilitas kesehatan,” katanya.

Setelah melakukan orasi mereka diterima Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Rusman Ya’qub dan didampingi Wakil Ketua Komisi IV Ely Hartati Rasyid dan sejumlah staf setwan melakukan dialog.

Dalam dialog tersebut mereka kembali sampaikan bahwa menolak kenaikan iuran BPJS dan menuntut Perpes Nomor 75 Tahun 2019 agar dicabut. Selain itu meminta agar dilakukan evaluasi sistem dan audit keuangan di lingkungan BPJS, serta menuntut agar dilakukan perbaikan fasilitas kesehatan.

Seperti diketahui bahwa kenaikan iuran BPJS kesehatan telah resmi diteken Presiden Jokowi melalui Peraturan Presiden (Perpres) No 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perpers No 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan pada 24 Oktober lalu.

Pada Pasal 34 Perpres tersebut disebutkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan hingga 100%. Kelas I dari Rp 80.000 menjadi Rp 160.000, Kelas II dari Rp 51.000 menjadi Rp 110.000, Kelas III dari Rp 25.500 menjadi Rp 42.000.

Menanggapi hal tersebut, Rusman Ya’qub mengaku mendukung terhadap apa yang menjadi tuntutan mahasiswa dan berjanji akan menindaklanjuti aspirasi itu sesuai dengan tupoksi komisi IV.

“Sepakat, bahwa belum saatnya kenaikan diberlakukan mengingat perekonomian masyarakat masih banyak yang belum mengalami peningkatan. Terlebih kenaikan iuran bagi fasilitas layanan kesehatan kelas III,” kata Rusman.

Dikemukakannya bahwa komisi IV akan menyampaikan tuntutan mahasiswa kepada Komisi IX DPR RI agar kemudian bisa ditindaklanjuti. Pasalnya, peraturan perundang-undangan termasuk Perpres merupakan kebijakan dan kewenagan pemerintah pusat.